SKU Desa Lawata 2026

 

Dasar Hukum Surat Keterangan Usaha dari Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
   
• Pasal 26 ayat (1)
  👉 Kepala Desa berwenang menyelenggarakan pemerintahan desa, termasuk pelayanan administrasi kepada masyarakat.
2. 
   
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
   👉 Mengatur kewenangan pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan/tindakan administrasi, termasuk surat keterangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
   tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
   👉 Desa berwenang memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan usaha masyarakat desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2016
   tentang Administrasi Pemerintahan Desa
   👉 Mengatur tata naskah dinas desa, termasuk surat keterangan usaha.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
   tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
   👉 Menjadi acuan dalam pembuatan produk administrasi desa.
7. Peraturan Desa (Perdes) setempat (jika ada)
   👉 Mengatur lebih rinci pelayanan administrasi desa, termasuk penerbitan SKU.